DPRD Kukar Siapkan Surat ke Bupati soal PPPK Optimalisasi, Dorong Penataan Penempatan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Info Daerah

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kutai Kartanegara bersama PPPK, BKPSDM, dan pihak terkait membahas penempatan PPPK hasil optimalisasi di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Senin (12/10/2026). (Harry/Sisikota.com)


Tenggarong, SISIKOTA.COM — DPRD Kutai Kartanegara akan menyurati Bupati Kukar untuk menyampaikan hasil pembahasan mengenai penempatan PPPK hasil optimalisasi. Penataan kembali lokasi kerja menjadi salah satu opsi yang didorong setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan surat tersebut akan memuat hasil Rapat Dengar Pendapat bersama PPPK, BKPSDM, dan perangkat daerah terkait, termasuk hasil koordinasi DPRD dengan BKN.

“Kami sudah menerima kedatangan teman-teman PPPK, termasuk teman-teman dari Komisi I yang turut membahas persoalan ini. Dalam waktu dekat, kami akan menyurati Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Bupati, untuk menyampaikan hasil-hasil rapat DPRD,” kata Ahmad Yani usai RDP di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).

Persoalan penempatan muncul karena sebagian PPPK hasil optimalisasi mendapat lokasi kerja yang cukup jauh dari tempat tinggal dan keluarganya.

DPRD berharap pemerintah daerah kembali memetakan kebutuhan pegawai agar penempatan dapat lebih proporsional tanpa menimbulkan kekurangan tenaga pada organisasi perangkat daerah tertentu.

Penataan Ulang Jadi Opsi Utama

Ahmad Yani mengatakan penataan kembali lokasi kerja menjadi opsi pertama yang didorong DPRD.

Berdasarkan hasil konsultasi DPRD Kukar dengan BKN, pemerintah daerah memiliki ruang melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan penyesuaian penempatan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi. BKPSDM Kukar juga menyatakan aspek tersebut harus menjadi dasar sebelum keputusan pemindahan diambil.

“Harapan kami, para PPPK dapat bekerja sesuai domisili, lebih dekat dengan keluarga, serta menjalankan tugas dengan sejahtera dan bahagia. Dengan begitu, mereka bisa bekerja dengan ikhlas dalam membangun daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia mencontohkan pegawai yang berdomisili jauh dari tempat tugas harus menanggung tambahan biaya transportasi maupun tempat tinggal.

“Kami tidak ingin ada pegawai yang harus bekerja jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya, misalnya ditempatkan di Tabang, sementara gajinya terbatas dan harus menanggung biaya perjalanan pulang-pergi serta menyewa tempat tinggal. Kondisi seperti itu tentu menjadi beban bagi mereka,” katanya.

Namun, DPRD menekankan penataan tidak boleh menghasilkan persoalan baru berupa kekurangan pegawai di lokasi asal.

Tambahan Penghasilan Jadi Opsi Kedua

Jika penataan penempatan tidak memungkinkan, Ahmad Yani mengusulkan pemerintah mengkaji dukungan tambahan penghasilan bagi PPPK yang bekerja di wilayah dengan beban biaya lebih tinggi.

“Biaya sewa rumah dan jarak yang jauh dari keluarga tentu menjadi beban tersendiri. Pada dasarnya, mereka bekerja untuk menafkahi dan menyejahterakan keluarga. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk bekerja justru membuat kondisi ekonomi mereka semakin berat,” ujarnya.

Usulan tersebut belum menjadi kebijakan.

Secara umum, pemerintah daerah memang dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN berdasarkan antara lain beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Namun pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti mekanisme penganggaran serta ketentuan yang berlaku.

DPRD Sebut Ada Kebutuhan hingga 100 Pegawai

Ahmad Yani juga mengatakan lingkungan Sekretariat DPRD masih memiliki kebutuhan tenaga pendukung.

Menurutnya, apabila penataan PPPK pada perangkat daerah lain mengalami keterbatasan, kebutuhan di lingkungan DPRD dapat ikut dipertimbangkan dalam pemetaan.

“Jika di OPD lain jumlah pegawainya sudah padat atau pola kerjanya sulit diatur, silakan berkoordinasi dengan DPRD. Kami siap menampung hingga 100 orang sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap alat kelengkapan dewan maupun aktivitas kerja anggota DPRD.

Namun, angka tersebut masih berupa kesiapan dan usulan kebutuhan yang disampaikan Ahmad Yani. Penempatan pegawai tetap harus melalui analisis kebutuhan serta mekanisme kepegawaian Pemkab Kukar.

RDP 12 Oktober merupakan kelanjutan pembahasan PPPK hasil optimalisasi yang sebelumnya juga telah dikonsultasikan DPRD dengan BKN. Komisi I mendorong BKPSDM segera melakukan pemetaan agar pemerintah daerah memiliki dasar menentukan pegawai yang memungkinkan ditata kembali penempatannya.

DPRD berharap surat kepada Bupati menjadi tindak lanjut untuk menentukan solusi, baik melalui penataan penempatan maupun kebijakan lain yang sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan daerah. (rry/bby/adv)

Iklan sisikota.com

Tags:

DPRD Kukar

Ketua DPRD Kukar